Jakarta – Polusi udara yang semakin parah di Thailand menyebabkan lebih dari 250 sekolah di Bangkok ditutup pada Kamis, 23 Januari 2025. Pemerintah setempat juga mendorong warganya untuk bekerja dari rumah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sebagai langkah antisipasi. Fenomena polusi udara musiman di Thailand ini telah menjadi masalah berkelanjutan, dengan udara dingin dan stagnan yang berpadu dengan asap dari pembakaran tunggul tanaman dan polusi kendaraan.
Pada pagi hari Kamis, Bangkok tercatat sebagai kota dengan polusi udara tertinggi keenam di dunia menurut data IQAir. Tingkat partikel polutan PM2.5, yang merupakan partikel mikroskopis penyebab kanker, mencapai 122 mikrogram per meter kubik. Angka ini delapan kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Polusi PM2.5: 8 Kali Lipat dari Batas Aman WHO
WHO merekomendasikan agar paparan PM2.5 dalam 24 jam tidak melebihi 15 mikrogram per meter kubik dalam sebagian besar hari sepanjang tahun. Namun, pada 23 Januari 2025, kadar polusi di Bangkok mencapai angka 122 mikrogram per meter kubik, yang menunjukkan tingkat polusi yang sangat membahayakan kesehatan.
Penutupan Sekolah Akibat Polusi Udara
Sebanyak 194 dari 437 sekolah di bawah Otoritas Metropolitan Bangkok (BMA) memutuskan untuk tutup sementara akibat tingginya polusi udara. Penutupan sekolah ini berdampak pada ribuan siswa dan merupakan yang tertinggi sejak 2020. Selain itu, 58 sekolah lainnya yang berada di bawah Kantor Pendidikan Dasar juga turut menutup pintu mereka pada Kamis pagi.
Meskipun penutupan sekolah merupakan langkah pencegahan yang penting, para aktivis hak asasi manusia menyoroti dampak sosial yang tidak proporsional terhadap anak-anak dari keluarga yang lebih miskin dan rentan.
Dampak Polusi Udara pada Kesehatan
Polusi udara, terutama PM2.5, dapat membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan masalah pernapasan. Polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan, masalah jantung, dan bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Thailand untuk mengambil tindakan yang lebih serius dalam menangani masalah ini.
Tindakan Pemerintah dan Kritik terhadap Pemimpin
Pemerintah Thailand telah mencoba beberapa upaya untuk mengatasi masalah polusi udara, termasuk insentif untuk menghentikan pembakaran tunggul tanaman dan percobaan metode baru seperti menyemprotkan air dingin atau es kering ke udara untuk mengurangi kabut asap. Namun, upaya tersebut sejauh ini hanya memberikan dampak yang terbatas.
Pemerintah, khususnya Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, juga mendapat kritik keras. Pada saat Thailand dilanda polusi, Perdana Menteri sedang berada di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, menuduh Perdana Menteri lebih fokus pada menarik investasi daripada menyelesaikan masalah polusi yang memengaruhi jutaan warganya.
Seruan untuk Undang-Undang Udara Bersih
Aktivis dan organisasi seperti Save the Children Thailand menyerukan agar Thailand segera memiliki undang-undang yang komprehensif untuk menangani masalah polusi udara. Guillaume Rachou, direktur eksekutif Save the Children Thailand, menyatakan bahwa undang-undang udara bersih yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi berbagai dimensi krisis polusi udara ini.
Kesimpulan
Polusi udara di Thailand, terutama di Bangkok, semakin memburuk dan melampaui batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Dampaknya sangat serius, mulai dari penutupan sekolah hingga masalah kesehatan masyarakat yang meluas. Tindakan yang lebih cepat dan lebih efektif dari pemerintah sangat dibutuhkan, termasuk melalui undang-undang udara bersih untuk mengatasi krisis polusi yang kian memprihatinkan.
